Whistleblowing System (WBS)

PLN menyediakan saluran komunikasi bagi para pemangku kepentingan untuk mengadukan fraud dan/atau pelanggaran yang disebut Whistleblowing System bagi pihak eksternal dan internal, guna mengoptimalkan peran Insan PLN dan pihak eksternal dalam pengungkapan dugaan Fraud dan/atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan PLN.
Dalam rangka membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, PLN melakukan kerjasama dengan KPK RI berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dengan PT PLN (Persero) Nomor: 77 Tahun 2021 / Nomor: 0043.Pj/HKM.02.01/C01000000/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun ruang lingkup atas Perjanjian Kerjasama ini antara lain Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal terkait penanganan pengaduan, Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan, Penguatan Budaya Organisasi, Penanganan pengaduan melalui aplikasi (clearing house) dan koordinasi serta kegiatan bersama penanganan pengaduan dan pertukaran data dan/atau informasi.

Kategorisasi Pengaduan

Kategorisasi Pengaduan yang dapat disampaikan melalui Whistleblowing System (WBS) antara lain kejadian terkait :

1. Korupsi, termasuk namun tidak terbatas pada konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, pemerasan ekonomi, dan tindakan lain yang dilarang oleh UU Tipikor beserta perubahannya.

2. Penyalahgunaan Aset/Wewenang, Pencurian atau penggelapan terhadap kas atau persediaan, material, aset lainnya.

3. Rekayasa Laporan keuangan maupun non keuangan.

4. Tindakan yang menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku, peraturan perusahaan, pedoman perilaku perusahaan serta SOP.

5. Tindakan yang dapat menurunkan citra Perusahaan.

6. Pelanggaran Etika/Perbuatan Tidak Etis.

7. Penggunaan narkoba.

8. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang.

Panduan Pengaduan

1. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat BUMN, dapat dilakukan melalui tautan: https://cos.pln.co.id

2. Pengaduan penyalahgunaan wewenang pihak perjanjian kerja melalui:

• email: wbpln@pln.coid

• SMS 0819861901

• Menyurat ke EVP Kepatuhan:
  Jalan Trunojoyo Blok M-I No 135
  Kebayoran Baru, Jakarta 12160